“Apabila tidak menjumpai pohon untuk berteduh dari terik matahari, jangan salahkan matahari, tapi salahkan dirimu sendiri,”pepatah tersebut menjadi sentilan berbagai pihak terutama pemerintah dan pengusaha yang “bermain api” dalam pengelolaan hutan. Pepatah Cina tersebut disampaikan Wakil Presiden, Boediono saat memberikan sambutan pembukaan Kongres Kehutanan Indonesia V di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, trend pengelolaan hutan yang selama ini bertumpu pada kepentingan ekonomi, namun mengabaikan keseimbangan ekosistem harus diubah.“Kayu lapis selama ini menjadi pionir dalam industri kehutanan dan merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja di daerah. Tapi itu catatan masa lalu. Setelah satu generasi banyak areal hutan menjadi lahan yang tidak berhutan dan kritis. Peran kehutanan di sektor ekonomi terus merosot karena banyak dieksploitasi,” kata Boediono pada ribuan peserta Kongres Kehutanan Indonesia.
Penurunan nilai sektor kehutanan berawal dari karena tidak seimbangnya antara pemanfaatan sumber daya hutan dengan upaya pelestarian. Sebagian lahan itu dibiarkan tertinggal begitu saja. Penurunan nilai hutan juga berdampak pada sisi ekologi yang menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor. Belajar dari kejadian itu, Boediono menekankan perlu meninjau kembali pola pengelolaan hutan selama ini dijalankan”Hutan bukan tidak boleh dimanfaatkan, tetapi pemanfaatannya harus berkelanjutan,” kata Wapres
Boediono dalam kesempatan tersebut berulang kali menekan perlunya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tata kelola hutan Indonesia mengingat sektor kehutanan memiliki peran dan fumgsi yang sangat strategis sebagai napas dan kehidupan bangsa.
Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan, kawasan hutan di Indonesia yang mencapai 120,5 juta hektar atau sekitar 60 persen dari luas total Indonesia, mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara luas.
Selain berperan sebagai sumber pendapatan untuk 1,35 % angkatan kerja langsung dan 5.4 % angkatan kerja tidak langsung, hutan merupakan tulang punggung ekonomi nasional antara tahun 1985 – 1995an. Manfaat langsung dari hutan adalah penghasil kayu dan non kayu sedang manfaat tidak langsung adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan datang.
Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai penyerap/penyimpan karbon maupun pengemisi karbon. Di Indonesia lebih dari 60 persen emisi karbon penyebab pemanasan global berawal dari ektor kehutanan. Pemanasan global adalah masalah dunia. Tetapi jangan kita lupakan bahwa yang pertama dan yang utama akan menanggung dampak dari perubahan iklim, pemanasan global, peningkatan permukaan laut adalah negara kepulauan seperti Indonesia,” katanya.
Yang paling merisaukan lanjut Boediono, dampak perubahan iklim adalah negara kepulauan seperti Indonesia sekarang sudah terasa dan akan menimpah anak cucu yang akan datang. Ini mengakibatkan biaya langsung untuk pengurusan bencana yang sangat besar. “Satu generasi kemudian kita harus menanggung kemudian,”ujar Boediono.
Semua pihak harus mencari cara-cara pemanfaatan hutan yang berkelanjutan.”Kita harus mencari cara-cara pemanfaatan hutan kita, yang tetap dapat menjaga fungsi hutan. Dengan cara berpikir baru, dengan teknologi baru cara-cara seperti ini sangat dimungkinkan. Kita perlu penyatuan visi, tekad dan langkah. Tidak ada lagi waktu untuk menundah,”katanya.
Sementara Menteri Kehutanan Zulkilfi Hasan mengakui mengubah tren pengelolaan hutan ini sangat kompleks terkait dengan konflik pengelolaan kawasan, illegal logging. Dan hingga kini belum ada lembaga kehutanan yang cukup kuat untuk memecahkan masalah yang ada di sektor kehutanan,“Kami akui ini, jadi kami akan segera memperbaikinya,”janji Zulkilfi.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengharapkan Dewan Kehutanan Nasional bisa membantu memecahkan berbagai persoalan kehutanan di Indonesia dan mempercepat program Kementerian Kehutanan terutama terkait dengan legalilitas dan tata kelola hutan.
Sumber: http://www.beritalingkungan.com
